Ini berajak berbagai elemen kesehatan sebagai wujud pemerintahan yang baik darurat sebagai gatekeeper sistem pelayanan kesehatan di Kota Bandung dan berajak pengembinahan yang baik. Lebih lanjut, kami berharap sistem program rujukan dan rujuk balik dapat berfungsi dengan baik dan layanan informasi dan konsultasi dapat berjalan maksimal berkat kerjasama yang terjalin.
Saat ini SPGDT belum terlaksana secara maksimal, seperti lambatnya informasi ketersediaan tempat tidur manusia di rumah sakit, akses fasilitas kesehatan (faskes) primer ke second, dan akses fasilitas terier yang belum maksimal, serta sumber daya di fasilitas tersebut. yang rendah, menunjukkan bahwa SPGDT belum dimulai. Siska Gerfianti, Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Bandung, dikutip dalam berbagai kegiatan yang dibukanya.
Unsur lain yang terlibat dalam kerja sama tersebut adalah PMI, BPJS, Jasa Raharja, Satlantas Polrestabes Kota Bandung, Diskominfo, Diskar & PB Kota Bandung, UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (P2KT), dan rumah sakit.
Selain itu, Siska juga menghimbau kepada petugas medis untuk tidak segan-segan menghubungi polisi saat menangani kecelakaan sebelum masuk ke IGD, agar mereka dapat dihubungi oleh polisi secepatnya terkait masalah penjaminan dan pembiayaan.
Tangani dulu, lalu cari tempat yang bisa digunakan untuk rujuk, lalu menuju ke tempat rujuk. Jika tidak menemukannya, maka pergilah ke tempat rujuk. Intinya diselesaikan dulu, katanya.
Antaranya kecelakaan lalu lintas, bencana alam, serta serangan hewan pembohong sepertas dalam gawat darurat. Warga yang mengalami atau berada di lokasi tersebut agar segera menghubungi UPT P2KT di nomor 119 atau kepolisian terdekat agar dapat menerima pertolongan secepatnya.
Bagi pegawai JKN dengan kondisi darurat, BPJS dapat melibatkannya. Saya akan meminta bantuan faskes untuk membantu mereka dalam kegawatdaruratan tanpa melihat status BPJS. BPJS Kota Bandung Kepala Cabang Herman Dinata mengatakan, kegawatdaruratan bagi pegawai di faskes yang bekerja sama atau tidak bekerja sama tidak dikenakan biaya tambahan.
Itu, Dicky S. Permadi, Kepala Jasa Raharja Kota Bandung, tampa yang sama pada paparannya. Oleh karena itu, ia berharap setiap warga yang melihat situasi kecelakaan dan lintas dapat segera menghubungi pihak kepolisian, Jasa Raharja, atau Call Center 119 agar korban dapat dibawa ke rumahnya.
Saat ini situasi di Kota Bandung terbagi menjadi 1 call center, 14 RS Pemerintah & Swasta, dan 8 UPT Puskesmas dengan waktu respon 24 jam. Agen-agen SPGDT dari UPT P2KT terebar di faskes tersebut, sehingga pihak puskesmas ataupun rumah sakit dapat mengoptimalkan fungsi dan tujuannya dalam menangani situasi darurat.
